KOLONODALE – Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia Morowali Utara menggelar sidang isbat nikah, Rabu (24/5). Pengesahan nikah massal ini diikuti 19 Pasutri dari kecamatan Petasia, Petasia Barat dan Petasia Timur.
Kepala KUA Petasia Sukriadi mengatakan sidang isbat nikah digelar untuk memudahkan Pasturi atau pasangan suami istri memiliki buku akte nikah. Pernikahan itu dominan sudah terjadi belasan hingga puluhan tahun silam.
“Masih banyak Pasutri belum miliki buku nikah dan melalui sidang isbat nikah mereka disahkan sekaligus mendapat akte itu,” kata Sukriadi saat sidang tersebut berlangsung di kantor KUA Petasia.
Menurut Sukriadi, program ini diprakarsai Kementerian Agama Morowali Utara bekerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Bungku Morowali serta Pemerintah Kecamatan di wilayah kerja KUA Petasia.
“Morut belum punya PA, olehnya kita bekerjasama dengan PA Morowali,” ujarnya.
Lanjut dia menuturkan, pentingnya sidang isbat nikah disebabkan banyaknya pasutri belum tercatat status pernikahannya oleh negara.
Fakta itu diakibatkan beberapa faktor, antara lain nikah siri. Sementara pernikahan hanya boleh dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah atau atas perintah pengadilan.

“Secara hukum agama pernikahannya sah, tapi hukum negara tidak melegalkan pasutri tanpa buku nikah. Satu-satunya cara untuk melegalkan pernikahan lama itu melalui sidang isbat,” jelasnya.

Kecenderungan berfikir masyakarat jaman dulu mengatakan buku nikah itu tidak perlu. Padahal sejumlah urusan administrasi menyaratkan adanya buku nikah yang tentunya harus asli.
“Anak-anak mau sekolah atau kuliah syaratnya harus ada akta kelahiran. Mau urus akta lahir juga diperlukan buku nikah. Apalagi kalau Pasutri itu ingin umroh atau ibadah haji,” imbuh Sukriadi.
Dia juga mengatakan Pasutri yang mengikuti sidang isbat sebanyak 19 pasang. Mereka adalah warga dari tiga wilayah kecamatan di atas. Selain sidang isbat, PA Bungku juga menggelar dua sidang perceraian.
Karena program ini tidak didanai Pemkab Morut, peserta sidang isbat dipatok biaya Rp800 ribu per pasutri. Biaya itu diberikan ke PA Bungku dan sebagiannya dipakai untuk makan minum peserta dan panitia selama sidang berlangsung.

“Banyak pasutri yang ingin disidang isbat, tapi masih terkendala biaya. Karena itu kita berharap kedepan ada bantuan dari Pemkab Morut,” tandasnya.

Dia menambahkan, tidak semua perkara isbat nikah dikabulkan PA. Karena itu dibutuhkan proses selambatnya 15 hari sebelum menerbitkan buku nikah.
“Setelah sidang isbat peserta masih perlu menunggu sampai dikabulkan PA untuk kemudian mereka menerima buku nikah,” pungkas Sukriadi.
Muhnam, salah satu peserta sidang isbat nikah mengaku lega. Pasalnya, selama 35 tahun menikah baru tahun ini punya kesempatan memiliki buku nikah.
“Saya nikah di Lombok 1982 silam. Alhamdulillah, akhirnya sekarang bisa punya buku nikah,” ungkap warga desa Molores, Petasia Timur di kantor KUA Petasia.
Muhnam memastikan dirinya tidak nikah siri, sebab dahulunya membayar biaya administrasi kepada penghulu. Karena buta aksara, dia pun merasa enggan berurusan dengan penghulu tersebut.
“Sudah bayar tapi tidak ada buku nikah. Saya buta huruf jadi takut berurusan,” kenang dia yang menetap di Morut dari program transmigrasi ini.
Pentingnya dokumen itu baru dirasakannya saat anak-anaknya akan kuliah. Hal serupa terjadi saat Munam mengurus administrasi kependudukan.
“Pastinya kami sudah terbantu. Soal biaya saya tidak persoalkan. Karena kedepan tidak akan dipersulit lagi saat berurusan,” pungkas pria 63 tahun itu.
Senasib dengan Muhnam, Mide alias Baco mengaku bukannya tak ingin mengurus buku nikah. Karena di 2001 silam dia sudah membayar biaya pernikahan sebanyak Rp350 ribu kepada penghulu di desa Ganda Ganda, Petasia.
“Sudah saya bayar tapi blanko nikah itu tidak sampai ke kantor KUA. Tapi biar lah, saya juga sudah ikhlas,” sebut Mide.
Hingga pukul 15:00 waktu setempat, kantor KUA Petasia masih dipadati peserta sidang isbat nikah. Beberapa Pasturi lainnya terlihat meninggalkan kantor itu. (Ilo)