BALI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Morowali Utara menggelar bimbingan teknis peningkatan sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa di kawasan Denpasar, Bali. Kegiatan selama tiga hari 17-19 Juli 2017 itu diikuti 120 desa di Morowali Utara, kecuali Lijo dan Malino Jaya.

Bupati Morut Aptripel Tumimomor, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Penyelenggaraan Admistrasi Desa Yan A. Pokote mengatakan, forum ini dapat dioptimalisasikan sebagai wahana pembelajaran dan penggalian Informasi.

“Bupati berharap, bimtek ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pengabdian ke depan,” ujar Yan Pokote.

Lanjut Yan mengatakan, bimtek tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, serta tata cara pelaksanaan swakelola di desa oleh para kepala desa serta jajarannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa akan mampu melaksanakan tugas, fungsi serta
wewenangnya dengan baik, sesuai dengan undang-undang.

“Selain itu, melalui bimtek dan studi lapangan ke desa di tiga kabupaten di Bali, percepatan kapabilitas penyelenggara pemerintahan desa secara komprehensif, terencana dan terstruktur dapat terwujud,” tandasnya.

Agar kegiatan yang dibiayai APBDes ini bermanfaat bagi desa dan masyarakat, Bupati mengimbau kepada para peserta agar sungguh-sungguh mengikuti bimtek. Dengan begitu peserta dapat menyerap materi yang diberikan para narasumber dapat diimplementasikan dengan baik

“Setelah selesai kegiatan ini para peserta bimtek dapat melaksanakan seluruh materi yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Yan, diikuti pemukulan gong tanda kegiatan dimulai.

Semula, bimtek bertempat di salah satu hotel di kawasan Pantai Sanur ini akan dibuka Kepala DPMD Morut Romelius Sapara namun batal karena tiba terlambat akibat penerbangan yang digunakan mengalami gangguan.

Selain DPMD Morut, pembukaan bimtek yang dimulai pukul 20.30 waktu setempat ini turut dihadiri utusan DPMD dari Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar, Provinsi Bali, anggota Komisi I DPRD Morut, Yanto Baoli, Israt Mogolea, Novarice Toua serta Ketua Diklat LM FEB UNHAS Mursalim Nohong.

PESERTA BIMTEK BELAJAR DI 3 KABUPATEN DI BALI

Ketua panitia penyelenggara, Mursalim Nohong, usai acara pembukaan bimtek mengatakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa sangat penting. Alasannya, banyak kepala desa dan jajarannya ternyata belum bisa menjalankan isi perundang-undangan desa dengan baik dan benar. Salah satunya alur pembuatan rancangan APBDes dan tata kelola keuangan desa.

“Jelas ini guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparat desa. Selain teori, para peserta akan diberikan pengalaman dengan cara bertemu langsung aparatur desa di tiga kabupaten di Bali guna mengetahui prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola keuangan desa,” kata dia.

Mursalim menambahkan, upaya peningkatan tersebut tidak akan berjalan jika hanya disuarakan para aparatur pemerintahan desa. Artinya mereka butuh dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga DPRD serta seluruh elemen yang berfungsi sebagai pengawas.

“Jadi butuh komitmen bersama. Karena bimtek ini diperlukan agar para aparatur pemerintahan desa tidak terjerat hukum karena persoalan tata kelola keuangan yang dipahami sebagian saja,” sebut dia.

Di tempat yang sama, Kepala DPMD Morut menjelaskan daerah yang akan dikunjungi ratusan apartur pemerintahan asal Morut, 19 Juli lusa yakni di Desa Siangan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sementara untuk wilayah Kabupaten Tabanan, pemerintah setempat akan menerima peserta di lantai tiga kantor Bupati Tabanan.

“Informasi dari panitia, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti rencananya akan menerima rombongan Kades kita. Semoga acara ini berlangsung lancar,” katanya.

Terkait kehadiran peserta, dia memastikan hanya 120 dari 122 desa di Morut yang ikut kegiatan ini. Dua perwakiLan desa yang tak hadir yaitu Desa Lijo Kecamatan Mamosalato dan Desa Malino Jaya Kecamatan Soyojaya.

“Hanya dua desa yang tidak ikut. Kami belum terima info apa kendalanya,” jelas Romelius.

Romelius menambahkan, pelaksanaan bimtek di Bali dengan nara sumber Oktofianus J Rahanra, KaSubdit Fasilitas BPD dan Musdes Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Oktofianus J. Rahanra, Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Dede Waldi dan Prof Teuku Halim serta praktisi hukum Elvis Katuwu itu adalah hasil kesepakatan bersama kepala desa yang kemudian difasilitasi DPMD Morowali Utara.

“Kami sebagai fasilitator karena leading sektor pemerintahan desa ada di DPMD,” tambah dia.

Sementara itu, menurut Kepala Desa Koya, Rustam mengatakan peningkatan mutu seperti ini memang sangat dibutuhkan. Pasalnya banyak hal yang kadang tidak dipahami sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan peraturan desa. Terlebih salah satu materi bimtek terkait pelaksanaan swakelola di desa yang justru bisa menggiring kepala desa maupun perangkat pemerintahan lainnya masuk bui.

“Tata cara pelaksanaan swakelola harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, kami bisa masuk penjara. Artinya, melalui bimtek seperti ini pengetahuan kami makin bertambah,” ungkap Rustam. (Ilo)