BALI – KaSubdit Fasilitas BPD dan Musdes Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Oktofianus J Rahanra mengingatkan aparatur pemerintahan desa utama para Kepala Desa agar patuh hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal itu disampaikan Oktofianus Rahanra kepada ratusan Kepala Desa dan Jajarannya se kabupaten Morowali Utara sebagai peserta bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan swakelola desa di aula Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, Senin (17/7) malam.

Pemateri Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa itu menjelaskan, pengelolaan keuangan yang termuat dalam buku anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes harus diawali dari perencanaan.

“Jika perencanaan benar, maka pengelolaan keuangan desa akan bermanfaat bagi desa maupun masyarakat setempat,” kata Oktofianus.

Dalam perencanaan itu, lanjutnya, dibutuhkan keterlibatan Sekretaris Desa. Tugasnya menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala desa.

Rancangan Perdes APBDes itu kemudian disampikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Perdes APBDes ini akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Tahapan berikutnya adalah BPD harus membuat catatan jika menyepakati atau pun tidak rancangan Perdes agar kades dapat meneruskan ke Bupati melalui camat sehingga tidak terjadi dead lock pembahasan rancangan APBDes, selambatnya tiga hari setelah disepakati untuk dievaluasi.

Jika kemacetan terjadi maka kades bisa melanjutkan dengan menyertai notulen rapat yang dihadiri BPD agar dievaluasi bupati dengan batas waktu selama 20 hari. Namun jika Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu itu maka Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.

“Lain halnya jika Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kades dapat melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi,” tandasnya.

Lebih jauh diutarakan Oktofianus, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kades dan kades tetap menetapkan rancangan Perdes APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati melalui surat keputusan berhak membatalkan sekaligus menyatakan pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Setelah dibatalkan, kades hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

“Banyak APBDes ditetapkan saat tahun berjalan, bahkan setelah bulan Juli. Yang terjadi adalah kurun waktu Januari hingga Juni telah dibuatkan laporan kegiatan, meski KAS desa nyatanya kosong,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan seluruh hasil realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dalam dua tahap, semester pertama dan semester akhir tahun.

Pada pelaksananya, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Aturan berikutnya yakni semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sementara itu pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Dalam pembayaran, Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana kegiatan juga bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

“Sekdes wajib meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes dan dapat menolak permintaan pembayaran. Setelah verifikasi selesai, barulah Kades menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melaksanakannya,” tandasnya.

Penatausahaan jelas Oktofianus adalah kewajiban bendahara desa. Urusan administrasi itu wajib dilengkapi buku kas umum, kas pembantu pajak dan buku bank. Sedangkan pelaporan hasil realisasi pelaksanaan APBDes harus dilakukan kades kepada Bupati dan BPD. Laporan itu dilakukan dua tahap, semester pertama dan semester akhir tahun.

Terkait laporan yang harus diserahkan ke BPD, dia menjelaskan bahwa badan tersebut adalah pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan kewenangannya, setelah 31 Desember atau paling lambat tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran, BPD melakukan evaluasi pelaporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kades yang dilampiri laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

“Jadi kalau ada kegiatan dilakukan sebelum tanggal penetapan APBDes maka itu patut dicurigai karena melanggar.
Karena fungsi itu hubungan Pemdes dan BPD kadang panas dingin,” katanya.

Di akhir pemaparannya, Oktofianus menjelaskan tentang tata cara perubahan Perdes APBDes yang dibolehkan antara lain karena keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA dan atau terjadi bencana ekonomi, krisis politik, ekonomi dan atau kerusuhan sosial berkepanjangan.

“Dalam situasi tersebut APBDes dapat dirubah dan perubahannya harus diinformasikan kepada BPD,” tutupnya.

Bimtek yang dibuka Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Penyelenggaraan Admistrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Morut Yan A. Pokote itu dilanjutkan Selasa (18/7).

Berdasarkan jadwal, peserta bimtek itu akan melakukan studi lapangan ke Desa Siangan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung serta dijadwalkan bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di kantor bupati Tabanan, Rabu (19/7). (Ilo)