KOLONODALE – Dugaan kecurangan sejumlah tender proyek mulai mencuat di lingkungan Pokja dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Morowali Utara. Hal itu diutarakan Ketua DPRD setempat, Syarifuddin Madjid.

Menurut dia, dugaan itu dimulai dari rekayasa proses lelang hingga penetapan pemenang tender. Motifnya hanya satu, ingin mendapat keuntungan pribadi atau kelompok.

“Bahkan bukan tidak mungkin ada praktik suap yang dilakukan para anggota Pokja dan ULP,” sebut Syarifuddin kepada wartawan di kantor DPRD Morut pekan kemarin.

Dugaan itu, lanjut pria yang akrab disapa Fudin ini bermula dari banyaknya laporan kontraktor yang terpaksa gigit jari dalam pelaksanaan pembangunan Morowali Utara sejak beberapa tahun terakhir.

Padahal, katanya, para penyedia jasa konstruksi teegabung dalam beberapa asosiasi profesi itu selalu membayar kewajiban antara lain pajak.

Tudingan tersebut, kata Fudin tak berlebihan, mengingat fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan.

“Artinya, unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,” jelasmya.

Ditambah lagi rekanan lokal juga mengungkap munculnya sejumlah oknum yang menekan pejabat ULP dan pokja untuk memenangkan rekanan tertentu mengatasnamakan pejabat eksekutif.

“Saya juga menerima laporan ada kontraktor memberikan dana kepada oknum tersebut agar dimenangkan,” tambah Ketua Aspekindo Morut ini.

Teguran ini, tambahnya bukan berarti memusuhi eksekutif apalagi pimpinan, dalam hal ini Bupati Morut. Justru, dia meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyedia jasa atau rekanan lokal untuk membangun kabupaten ini.

Saya tak hanya peduli kepada rekanan lokal yang minim diberdayakan, tetapi juga ingin agar Bupati Aptripel melakukan evaluasi agar orang-orang dalam Pokja dan ULP dapat bekerja profesional,” harap Fudin.

Terkait tudingan di atas, Ketua ULP Kabupaten Morut Destuber Mato’ori hampir sepekan terakhir tak berhasil dikonfirmasi.

Destuber yang juga Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Morut itu sulit ditemui. Bahkan dua nomor telepon seluler miliknya tidak aktif. (Ilo)