Sejak 2009 silam, ratusan keluarga transmigrasi luar dan lokal Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah hidup terkatung-katung. Tanpa legalitas lahan usaha, tiga unit pemukiman transmigrasi (UPT) di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat ini kian sepi ditinggal penghuni. Ironisnya, lahan garapan yang dijanjikan pemerintah ternyata masuk di area hak guna usaha.

Laporan Ilham Nusi, Morowali

SUASANA sepi UPT Lanona, Bungku Tengah, sama persis empat tahun lalu. Tak ada aktivitas menonjol di tempat ini. Satu-satunya perubahan adalah dibangunnya rumah permanen di antara deretan rumah berbahan beton setengah kayu.

“Banyak warga trans Lanona sudah pindah. Ada yang balik ke daerah asal. Sebagiannya tak ada kabar pindah kemana,” ujar Yazin (33), Kamis (1/9/2016).

Yazin bukan lah warga trans asli Lanona. Dia mengaku menempati salah satu rumah yang sudah di-take over dari pemilik sebelumnya. Di tempat ini, dia dan keluargnya terhitung pendatang baru.

“Pemilik rumah sebelumnya sudah menyerah. Tidak mampu bertahan dengan keadaan sekarang. Saya mengganti rugi sejumlah rupiah sesuai permintaan pemilik rumah,” katanya.

Menurut Yazin, legalitas lahan perkebunan dan pemukiman yang menjadi masalah di pemukiman ini. Dia lalu menujuk seseorang untuk menerangkan lebih dalam terkait keluhan warga trans Lanona.

“Saya dan keluarga sudah kepalang tanggung. Tidak mungkin lagi kembali ke daerah asal. Tapi jujur, bosan juga menunggu seperti ini,” ujar Inarto (45), transmigran asal Purbalingga, Jawa Tengah.

Inarto yang kini menjabat kepala dusun setempat, lantas berkeluh kesah. Tanpa legalitas lahan ditangan, nasib mereka seakan sengaja digantung pemerintah setempat.

“Kami tidak punya sertifikat lahan perkebunan dan pemukiman. Tapi sejak 2014, kami sudah membayar pajak bumi dan bangunan,” katanya.

Soal penghidupan, mereka tak sepenuhnya bisa mengolah lahan perkebunan. Terpaksa, Inarto dan puluhan warga trans Lanona harus menjadi buruh.

Selain tak punya bibit, keraguan kerap menghantui warga trans. Pasalnya, Lahan Usaha 1 (LU 1) tepisah-pisah. Bahkan sebagiannya masuk di HGU PT Cahaya Idola Tunggal Rona Alam, disingkat Citra.

Hingga sekarang, ditambahkan Inarto, Lahan Usaha 2 (LU 2) seluas satu hektarare juga belum jelas lokasinya. Oleh instansi terkait, mereka dijanjikan sebuah tempat bernama Lembon Ketapi.

“Untuk membagi LU 2, kami mengikuti undian. Tapi kami tidak pernah tahu dimana Lembon Ketapi itu,” tandasnya.

Jika sebelumnya hanya 200 unit rumah di trans Lanona, sekarang sudah berdiri 11 unit rumah baru. Namun demikian, perumahan itu hanya dihuni 170 kepala keluarga. Termasuk satu unit rumah permanen milik eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali.

Dari catatan pribadi Inarto, hanya 5 dari 25 kepala keluarga yang kembali ke daerah asal di Jawa Tengah. Selebihnya dia tak ingat jumlah transmigran penempatan 2009 yang bertahan di Lanona.

“Di sini (trans Lanona) ada tujuh blok perumahan, termasuk sebelas rumah hasil pemekaran. Beberapa rumah ditempati pegawai negeri sipil,” sebut Inarto.

Tak ubahnya nasib trans asal Jawa dan Bali, Syahrudin alias Boby mengaku tak dapat berbuat banyak. Warga asli Bahoea ini mengaku tak punya tempat tinggal selain di UPT Lanona.

“Kami masuk program transmigran karena tak punya rumah dan sumber kehidupan. Tapi nasib kami belum juga berubah,” kata Boby.

Dalam penantian panjangnya, dia berharap pemerintah dapat memenuhi kewajiban.

“Saya hanya buruh pasir yang bergantung pada pesanan orang. Saya mau bertani, tapi ya begini lah kondisi kami,” imbuh Boby.

Di tempat lain, warga trans SP II Wosu, Desa Bahoea Rekoreko, Bungku Tengah juga mengalami nasib yang tak kalah mirisnya. Dari 200 kepala keluarga, hanya 117 yang bertahan.

Diantara penghuni trans Bahoea Rekoreko, salah satunya adalah Ketut Arinata (27). Perantau asal Desa Negare, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali ini ternyata orang kedua menempati sebuah rumah di blok F.

“Saya dari Bali. Sebelumnya menetap di Tentena, Poso. Ketemu teman, akhirnya pindah kesini,” ungkap Ketut di teras rumahnya, Kamis sore (1/9/2016).

Ketut lantas membuka kisah hidupnya, sampai menempati rumah yang dinding betonnya mengeropos hingga memperlihatkan rangkaian batangan besi di dalamnya. Di kanan kiri rumah Ketut, ada 8 unit rumah dengan kondisi yang hampir sama.

“Dari sembilan unit, cuma tiga rumah berpenghuni. Tapi hanya rumah saya yang tak punya penerangan listrik,” tandasnya.

Beberapa blok dari rumah Ketut, transmigran asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Tengah, mengaku sudah berupaya mengadukan nasib warga trans Bahoea ke pemerintah setempat hingga tingkat pusat.

“Surat aduan kami terakhir, saya kirimkan kepada Sekertariat Jenderal DPR-RI,” ujar Budi Irianto (57), Kamis malam.

Menurut Budi, sebelum mengirimkan surat yang ditembuskan kepada Komnas HAM RI, Direktur Jenderal Transmigrasi, Kepala Dinas Transmigrasi Porivinsi Sulteng, Jatim, Bali, dan Jateng, serta DPRD Bali, Jatim dan Jateng tersebut, mereka sudah keseringan mengadukan nasib ke Dinas Transmigrasi Morowali. Namun tak pernah menemui titik terang.

Sampai pada Jumat (9/10/2015), 6 orang perwakilan Trans Bahoea mendatangi kantor DPRD Morowali demi menyampaikan aspirasi. Tujuannya masih sama, berharap para wakil rakyat dapat mencarikan solusi untuk mereka. Usaha warga ini hampir berhasil.

Ketua DPRD Morowali –saat itu– Ambo Dalle, sebelumnya mengundang Kepala Dinas Transmigrasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Pertanian, Camat Bungku Barat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bahoea Reko-Reko untuk hadir dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD setempat berjanji akan mengawal penyelesaian kasus yang membelit warga transmigrasi.

“Ketua DPRD Morowali meyakinkan kami, persoalan ini bisa diselesaikan dalam jangka dua bulan sejak tanggal pertemuan itu. Tapi sampai sekarang, nasib kami masih sama seperti dulu,” beber anggota BPD Bahoea ini.

Setahun sebelumnya, lanjut dikatakan Budi, Dinas Transmigrasi memprogramkan listrik gratis. Namun pada kenyatannya, waga trans yang memasang daya mampu 900 watt dipatok tarif Rp2,5 juta.

“Sesungguhnya banyak masalah kami rasakan. Listrik gratis misalnya. Tapi program itu ibarat angin surga saja,” katanya kesal.

Budi kemudian mengurai keluhan warga trans Bahoea. Dimulai dari ketidakjelasan sertifikat LU 1 dan LU 2. Pada poin ini, mereka akhirnya sadar bahwa lahan yang dijanjikan Pemkab Morowali sebagiannya masuk area HGU PT Citra.

“HGU PT Citra juga mencakup wilayah UPT Lanona dan SP I Wosu. Jadi bukan cuma kami yang resah,” jelasnya

Kasus lainnya terkait pembukaan LU 1 yang tidak rampung. Buktinya, saat kali pertama ditunjukkan lokasinya, 50 persen masih hutan belantara. Sementara 40 persen di luar area pemukiman, ditebang asal jadi tanpa pembersihan.

Bukan hanya terpenjara kawasan HGU, LU 1 trans Bahoe ternyata sudah dimiliki warga Morowali. Sertifikasi hak milik itu, setahu Budi terjadi di 2008. Fakta ini mengakibatkan batas LU 1 menjadi kabur.

Instansi terkait pernah menuding warga trans Bahoea enggan mengolah lahan garapan. Itu pun tak dibantah Budi. Hanya saja menurutnya, tak ada akses berupa jalan tani menuju LU 1. Sementara LU 2 yang kabarnya berada di sebuah lokasi bernama Kabera tak pernah pula diketahui tempatnya.

“Sampai sekarang, LU 1 sulit ditembus. Hanya lokasi yang dekat pemukiman trans saja bisa diolah. Untuk LU 2, kami ibaratkan mimpi. Sebab kami hanya memagang sebuah kertas berisi nomor lokasi lahan yang sebelumnya diperoleh melalui undian,” tandasnya.

Masih menurut Budi. Warga setempat tidak punya tempat pemakaman umum. Sehingga jika ada yang wafat, pihak keluarga terpaksa menguburkan jauh dari pemukiman.

Dulunya, lanjut Budi, UPT SP II Wosu ditempati 200 kepala keluarga. Setengah dari jumlah itu adalah trans lokal Morowali. Namun seiring waktu, sekarang tersisa 74 kepala keluarga.

Selebihnya adalah 50 kepala keluarga asal Kabupaten Tulung Agung, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo dan Mojokerto. Perlahan-lahan, warga asal Provinsi Jawa Timur itu kemudian terus berkurang hingga tersisa 16 kepala keluarga.

Selain mereka, 12 dari 25 kepala keluarga asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga memilih kembali ke daerah asal. Sementara transmigran asal Provinsi Bali hanya tersisa 14 kepala keluarga dari jumlah semula yakni 25 kepala keluarga.

Kepergian warga trans tersebut, katanya, akibat beredarnya informasi bahwa HGU PT Citra saat ini mulai dikelola PT Citra Rajawali dan PT Lambang Agro Lestari. Bahkan saat ini, PT LAS sedang melakukan pembibitan di Desa Larobenu, Bungku Barat.

“Menurut Dinas Transmigrasi, sebagian HGU itu sudah di-inclave. Tapi kami tidak tahu lokasi mana yang dilepas,” tukas Budi.

Terpisah, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Nakertrans Morowali Kartiyanis Lakawa membenarkan nasib warga trans di UPT Lanona, Bahoea dan Wosu masih tergantung penyerahan LU 1 dan LU 2.

Dia yang memangku jabatan tersebut sejak 2015 lalu, mengaku sudah berupaya agar persoalan yang mendera ratusan keluarga transmigrasi itu bisa segera selesai.

“Kami sudah menyurat agar PT Citra mencantumkan titik koordinat lahan HGU yang mereka inclave. Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam persoalan ini,” singkat Kartiyanis, Selasa (6/9/2016).

Pernyataan Kartiyanis dibenarkan Juwair, Kepala Seksi Pengukuran BPN Kabupaten Morowali, Selasa (13/9/2016). Namun menurutnya, Dinas Transmigrasi lah yang wajib mendesak pemegang HGU untuk segera menentukan lokasi yang akan di-inclave.

“Seharusnya ini tanggungjawab Dinas Transmigrasi Morowali,” ujar Juwair.

Sejauh ini, kata Juwair, kawasan yang dibebaskan PT Citra hanya 3.100 hektarare dari 15.000 hektarare penguasaan perusahaan ini.

“Kalau sudah jelas titik-titiknya baru kita melakukan pengukuran kembali. Setelah tahapan itu barulah lahan usaha transmigran bisa disertifikasi,” jelasnya.

Terkait kehadiran PT Citra Rajawali dan PT Lambang Agro Lestari, dia mengaku tidak tahu apakah pengelolaan HGU sudah diserahkan kepada perusahaan tersebut atau belum.

“Soal alih kelola HGU PT Citra saya belum paham. Nanti juga akan terbuka informasinya,” sebut Juwair.(**)

(Tulisan ini dikutip dari Harian Radar Sulteng -Jawa Pos Group- Edisi 20 September 2016)