KOLONODALE – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah Daerah serta Relawan Demokrasi Morowali Utara sepakat jalan bersama. Sinergitas ketiga pihak tersebut guna mendongkrak angka partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019 disepakati minggu pertama Juni 2017. KPU Morowali utara sendiri membentuk Relawan Demokrasi yang diisi para tokoh agama dan masyarakat setempat.

Setelah para Komisioner rampung menjelaskan tentang tugas dan fungsi Relawan Demokrasi jelang Pemilu 2019, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pemuktahiran data berkelanjutan bersama pemangku kepentingan.

Hadir saat itu Bupati Morut Aptripel Tumimomor, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Armansyah Abdul Pattah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Mahfud Samir yang juga mantan Sekretaris KPU Morut serta petinggi partai Idham Ibrahim.

Ketua KPU Morut Tanwir Lamaming mengatakan angka partisipasi pemilih di Morut sulit bertambah jika data kependudukan tidak valid.

Kesemrawutan data penduduk itu dibuktikan Tanwir dengan mengungkap contoh kecamatan yang mengunakan copy data tahun lama. Sebelumnya, KPU turun ke 5 dari 10 kecamatan di kabupaten ini.

“Hanya kecamatan Lembo dan Petasia Barat data penduduknya update per bulan. Kecamatan lainnya nol, bahkan masih pakai data tahun 2015,” kata dia.

Dari segi penganggaran daerah data penduduk sangat penting, sementara pada pemilihan umum data penduduk sangat berpengaruh pada konversi suara pada kursi legislatif.

“Kalau terus begini saya yakin akan banyak penduduk kita yang tidak terdata secara KTP,” tambah Tanwir.

Pembentukan relawan demokrasi, lanjutnya, guna membantu KPU dalam mengatasi masalah pendidikan politik untuk pemilih pemula dan kesadaran berpolitik bagi masyarakat.

Sementara rakor sebagai upaya penguatan data kependudukan berupa laporan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, KTP Elektronik, dan Daftar Penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Harapannya partisipasi Pemilu 2019 capai 85 persen. Butuh kerja keras, tapi saya yakin bisa diatasi jika kita bekerja mulai sekarang,” tandasnya.

Armansyah Pattah di rakor itu mengakui belum semua kecamatan melakukan pembaruan data kependudukan. Padahal ketentuan itu setiap dua bulan sekali. Kasus lainnya yakni update penduduk yang ternyata data digunakam sama dari tahun ke tahun.

“Data kepedudukan itu harus dinamis. Pindah, lahir, datang dan meninggal dunia itu pasti terjadi. Jadi mustahil kalau jumlahnya sama terus,” jelas dia.

Untuk merampungkan pendataan penduduk berbasis e-KTP, Dukcapil sementara mengajukan tambahan dua unit alat perekaman data untuk dipergunakan di kecamatan. Saat ini, OPD ini sudah memiliki alat perekaman dan cetak blanko e-KTP masing-masing 2 unit.

“55 persen dari 78 ribu wajib KTP Morut sudah mengantongi bukti legalitas ini. Hingga 2019 nanti saya pastikan data kependudukan kami lebih lengkap untuk digunakan KPU,” yakin Armansyah.

Sementara itu, Bupati Aptripel mengapresiasi kinerja Kadis Dukcapil meski Aramnsyah baru menjabat kurang dari 6 bulan terakhir.

“Kita dapat 4.000 blanko dan saya ingin Dukcapil memprioritaskan warga pedalaman Morut yang memang belum pernah buat KTP,” imbuh Bupati.

Selain menjalin kerjasama dalam bentuk penyerahan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), Pemkab juga siap membantu dana pembangunan kantor KPU Morut yang statusnya sekarang masih pinjam pakai asset Pengadilan Negeri Poso.

Dukungan tersebut, kata Aptripel, merupakan bukti nyata pemerintah daerah dalam komitmennya menyukseskan Pemilu 2019 di Morut.

“Tahun ini kita bisa mulai dari perencanaan kantor KPU plus gudang logistik, pembangunannya baru dimulai 2018,” jelas Aptripel.

Usai rakor yang dirangkai dengan acara buka puasa bersama, Tanwir Lamaming mengatakan angka partisipasi pemilih pada Pilbub Morut 2015 hanya 76 persen atau sebanyak 59.888 pengguna hak pilih dari 76.050 jiwa dalam DPT.

“Artinya 16.162 jiwa tidak gunakan hak pilih. Jumlah itu belum termasuk 3.000 jiwa tidak masuk dalam DPT Pilbub Morut 2015,” katanya.

Saat pelaksanaannya, terdapat 58.351 surat suara sah dari 59.888 pengguna hak pilih atau 1.537 surat suara tidak sah.

“Karena ketidaktahuan pemilih jadinya surat suara sia-sia. Nah disini lah tujuan kita melibatkan para relawan demokrasi,” pungkasnya.

Upaya KPU itu ditanggapi positif oleh Uztadz Faisal Dg Siame. Salah seorang tokoh agama di Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale ini mengatakan tugas yang akan diemban mereka nantinya untuk memberikan pemahaman agar masyarakat melibatkan dalam pesta demokrasi.

“Saat ini telah timbul mosi tidak percaya terhadap perwakilan rakyat yang memicu aksi golput. Melalui wadah ini kami akan berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat,” singkat Faizal. (Ilo)