Bupati Morut Aptripel Tumimomor dan Ketua DPRD Morut Syarifuddin Madjid saat menerima predikat WDP.(Ivan Tagora/FB)

PALU – Empat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Sulawesi Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan setempat.

Keempat Pemkab yang menerima LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Bayu Subartha di kantornya Jalan Muhammad Yamin Kota Palu, Senin (5/6/2017) itu adalah Pemkab Morowali Utara (Morut), Sigi, Banggai Kepulauan, dan Buol.

Hasilnya, Pemkab Morowali Utara yang sebelumnya mendapat Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sementara Pemkab Buol yang tadinya WDP naik menjadi WTP.

Sedangkan Pemkab Bangkep dari WTP, turun jadi WDP, dan Pemkab Sigi masih tetap bertahan, WDP.

Bayu menuturkan, hal yang mendasari pemkab bersangkutan mendapat opini WDP adalah kebanyakan masalah pengelolaan aset tetap yang belum tertib.

Masalah pengelolaan dana yang belum tertib dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah, termasuk denda keterlambatan.

Kepada Pemkab Morut, pihak BPK juga memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya kerja kerasnya hingga bisa naik dari disclaimer menjadi WDP.

Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, usai acara tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada ASN dalam pemerintahan Morowali Utara.

“Penghargaan saya kepada semua ASN di Morowali Utara, kenaikan status ini karena kerja keras mereka semua. Naik peringkat adalah keniscayaan jika kita semua sama-sama berusaha dan bekerja keras mewujudkannya. Semoga semangat ini terus terpelihara , sehingga tahun depan bisa lebih baik dari pencapaian hari ini,” kata Bupati Aptripel.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  (JGB/Refi)